NUNUKAN – Kesabaran masyarakat pedalaman Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), tampaknya sudah mencapai batas.
Kesal dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki, warga menanam padi dan pohon pisang di titik-titik jalan rusak berat pada ruas penghubung Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan hingga Desa Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan.
Aksi simbolik itu menjadi bentuk protes keras warga terhadap buruknya infrastruktur yang selama ini dibiarkan berlarut-larut.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas masyarakat justru berubah menjadi kubangan lumpur setiap kali hujan turun, bahkan kerap tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
Ketua LSM Tana Tepun, Martinus Baru, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kekecewaan mendalam masyarakat yang merasa diabaikan.
“Kalau datang hujan, jalan ini berubah menjadi kubangan lumpur,” tegas Martinus, Jumat (13/03/2026).
“Bahkan, kendaraan tidak bisa melintas. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat di pedalaman Kaltara,” tambanya.
Dengan kondisi yang jalan rusak itu, Martinus turut mempertanyakan klaim pemerintah terkait pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa pembangunan jalan di kawasan itu telah rampung 100 persen.
Namun menurut Martinus, pernyataan tersebut jauh dari kondisi nyata di lapangan. “Kalau benar sudah 100 persen selesai, kenapa kondisi jalannya masih seperti ini? Masyarakat yang setiap hari melintas tentu tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” terangnya.
Martinus menilai, selama ini pemerintah keliru memaknai istilah pembangunan jalan yang ada di wilayah pedalaman Kaltara.
Lanjutnya, apa yang diklaim sebagai pembangunan sejatinya hanya sebatas membuka badan jalan tanah tanpa peningkatan kualitas konstruksi.
“Harusnya judulnya bukan lagi pembangunan. Kalau pembangunan itu berarti masih sebatas membuka jalan tanah. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah peningkatan jalan,” ungkapnya.
Martinus menjelaskan, peningkatan jalan semestinya disertai pengerasan dan perbaikan struktur agar dapat dilalui kendaraan secara layak sepanjang tahun.
“Kalau peningkatan, pasti ada pengerasan. Tapi yang terjadi sekarang hanya tanah diambil lalu dipadatkan begitu saja. Akibatnya ketika hujan turun, jalan langsung berubah menjadi lumpur,” jelas Martinus.
Akibatnya, kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu. Akses transportasi yang buruk berdampak langsung pada kegiatan ekonomi warga, distribusi kebutuhan pokok, hingga layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman tersebut.
Martinus mengatakan, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi seharusnya memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di Krayan, mengingat wilayah itu merupakan kawasan perbatasan negara.
“Krayan ini wilayah perbatasan negara. Seharusnya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, bukan justru dibiarkan seperti ini,” katanya.
Diungkapkan Martinus, aksi menanam pohon pisang di badan jalan merupakan simbol kemarahan sekaligus sindiran terbuka kepada pemerintah agar tidak lagi menutup mata terhadap kondisi infrastruktur yang dihadapi masyarakat.
“Karena sudah kesal dan kecewa, masyarakat akhirnya menanam pohon pisang di jalan. Ini bentuk protes agar pemerintah membuka mata terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” pungkasnya. (*/red/cn)
