TARAKAN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, suasana mudik di wilayah perbatasan RI–Malaysia selalu punya cerita tersendiri.
Namun bagi warga dari dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pulang kampung bukan sekadar perjalanan penuh rindu, melainkan perjuangan panjang yang memperlihatkan betapa mirisnya kondisi transportasi di tapal batas.
Di tengah gegap gempita masyarakat kota memesan tiket pesawat secara online, warga Krayan justru harus mengandalkan undian KTP di Bandara Juwata Tarakan.
Sebuah tradisi yang lahir dari keterpaksaan, namun kini menjadi satu-satunya harapan untuk bisa pulang ke kampung halaman.
“Setiap musim mudik Nataru, undian KTP bagi warga Krayan menjadi tradisi. Boleh dikatakan ini sebuah keterpaksaan dan menjadi keunikan tersendiri,” ungkap tokoh masyarakat Krayan, Martinus Baru, Rabu (10/12/2025).
Satu Pesawat, Puluhan Harapan
Krayan adalah salah satu wilayah paling terisolir di Kalimantan Utara. Tidak ada jalan darat yang menghubungkan daerah itu ke pusat kota.
Satu-satunya cara untuk mencapai Long Bawan “ibu kota” Krayan hanya melalui pesawat perintis MAF atau Susi Air yang kapasitasnya tak lebih dari 12 penumpang.
Membludaknya jumlah warga yang ingin mudik membuat sebuah ritual tahunan tak terelakkan, puluhan KTP dimasukkan ke sebuah kardus bekas.
Di mana, kardus itu dikocok, dan satu per satu nama dipanggil. Siapa yang beruntung, dialah yang berhak membeli tiket.
“Tiket pesawat dikeluarkan sesuai KTP yang dicabut dari dalam kardus. Semacam arisan,” ujar Martinus.
Namun tak semua kursi benar-benar tersedia. Dua kursi harus disisihkan untuk keadaan darurat pasien sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya.
Itu berarti hanya sepuluh nama yang keluar sebagai “pemenang”, yang berhak membeli tiket agar dapat bertemu dan berkumpul bersama sanak keluarga di Krayan.
Bagi yang kalah undian, taruhannya besar lantaran harus kembali mencari penginapan di Tarakan, mengeluarkan biaya tambahan, dan menunggu pesawat berikutnya yang hanya terbang dua hingga tiga kali dalam seminggu.
“Bagi yang tidak dapat tiket, terpaksa menginap lagi di Kota Tarakan. Kita menunggu giliran,” tutur Martinus.
Rindu Pulang yang Tertahan
Ketidakpastian ini membuat banyak warga Krayan, terutama mahasiswa dan pekerja di luar daerah, berpikir ulang untuk mudik.
Bukan hanya soal ongkos yang membengkak, tetapi waktu yang tersisa bersama keluarga pun bisa habis hanya untuk menunggu undian.
Padahal, masyarakat berharap tiket bisa dipesan secara online layaknya rute lain, namun kenyataan di lapangan tak sesederhana itu.
Pesawat sering diprioritaskan untuk medevac (evakuasi medis) warga yang sakit atau meninggal, serta kadang dicarter untuk agenda pejabat.
“Setiap tahun kondisinya begini. Kami berharap pemerintah melihat masalah ini dengan serius,” harap Martinus.
Dulu, Akses Lebih Memprihatinkan: Siapa Cepat Dia Dapat Tiket
Sebelum “tradisi” arisan KTP diberlakukan, situasi justru lebih kacau, warga Krayan harus berlomba tiba paling pagi di bandara.
Siapa yang datang paling cepat, dialah yang pertama dilayani petugas untuk membeli selembar tiket.
“Dulu saya sama keluarga sampai tidur di bandara. Macam mana lagi, karena siapa paling pagi, dialah yang dapat tiket,” kenang Martinus.
Aspirasi penambahan armada pesawat sudah berkali-kali disuarakan tokoh masyarakat dan anggota DPRD Nunukan.
Mereka bahkan meminta bantuan TNI AU untuk membantu pelayanan penerbangan ke Krayan. Namun hingga kini, belum ada perubahan berarti.
“Krayan ini bukan hanya akses jalan yang hancur. Untuk pulang kampung saja, kami sangat kesulitan,” tegas Martinus.P
Potret Pedalaman yang Belum Merdeka Transportasi
Kisah mudik warga Krayan adalah gambaran nyata betapa sebagian saudara-saudara kita di tapal batas masih hidup dalam keterbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota.
Di wilayah yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Malaysia, akses transportasi masih ditentukan oleh keberuntungan selembar KTP yang terambil dari sebuah kardus.
Di tengah kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur nasional, warga Krayan berharap pemerintah tidak lagi menutup mata.
Mereka hanya ingin satu hal: hak yang sama untuk pulang dengan layak, seperti warga Indonesia lainnya. (*/red/cn)
