NUNUKAN – Isu pengadaan mobil dinas mewah untuk Bupati Nunukan, Irwan Sabri, terus menggelinding dan berubah menjadi polemik publik.
Anggaran kendaraan dinas jenis Toyota Land Cruiser yang disebut mencapai Rp2,6 miliar per unit itu memicu perdebatan tajam, terutama di media sosial.
Pengadaan yang diusulkan oleh Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan.
Sejumlah pihak menilai anggaran mobil dinas mewah itu tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat Nunukan, khususnya warga di wilayah perbatasan dan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Di ruang media sosial, isu ini berkembang menjadi saling tuding antara pendukung Bupati Nunukan periode 2025–2030 dengan kubu Bupati Nunukan periode sebelumnya, Laura Hafid.
Narasi yang beredar menyebutkan bahwa anggaran mobil dinas mewah tersebut merupakan warisan kebijakan pemerintahan periode 2020–2024.
Menanggapi isu tersebut, Laura Hafid membenarkan bahwa pada masa kepemimpinannya memang ada penganggaran kendaraan dinas untuk bupati berikutnya.
Namun, ia menegaskan tidak pernah mengusulkan pengadaan mobil dinas dengan merek Toyota Land Cruiser GR berharga fantastis.
“Saya sudah hubungi Kepala Bagian Umum. Saya tidak pernah merasa menganggarkan mobil Land Cruiser,” kata Laura saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, (13/12/2025)
“Perintah saya waktu itu hanya menganggarkan mobil dinas untuk bupati selanjutnya sesuai dengan aturan,” tambahnya.
Laura menegaskan, nilai anggaran yang disepakati pada masa pemerintahannya jauh di bawah angka yang kini ramai dipersoalkan. Menurut dia, plafon anggaran kendaraan dinas bupati saat itu hanya sebesar Rp1,3 miliar, itu pun gelondongan.
“Memang pada zaman saya ada penganggaran mobil dinas, tapi hanya gelondongan Rp1,3 miliar. Kalau kemudian diganti menjadi merek Toyota Land Cruiser dan anggarannya bertambah saat perubahan bulan Nopember tahun ini, itu saya sudah tidak tahu,” ujarnya.
Laura menjelaskan, penganggaran kendaraan dinas baru tersebut dilakukan karena mobil dinas sebelumnya telah dihapuskan atau di-DUM. Ia menilai pengadaan kendaraan dinas untuk bupati selanjutnya merupakan kebutuhan administratif pemerintahan.
“Mobil dinas yang dulu akan saya DUM saat saya pensiun dan kemudian di anggarkan untuk bupati berikutnya kendaraan mobil dinas baru. Kalau tidak dianggarkan, masa bupati selanjutnya naik becak ke kantor,” kata Laura.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan belum memberikan penjelasan resmi terkait perubahan spesifikasi dan nilai anggaran mobil dinas yang kini menjadi sorotan publik.
Polemik tersebut pun masih terus bergulir, seiring desakan masyarakat agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan berpihak pada kebutuhan publik terutama ditengah kondisi masyarakat perbatasan di daerah Kabudaya dan Krayan dan Sebatik yang memerlukan kehadiran nyata universal pemerintah. (*/red/cn)
