TARAKAN – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) DPD I Kalimantan Utara menggelar dialog terbuka bertajuk “Menakar Pilkada: Kedaulatan Rakyat dan Integritas Representasi dalam Demokrasi Lokal” di Lotus Panaya Hotel, Tarakan, Sabtu (31/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen, mulai dari pemuda, akademisi, politisi, hingga perwakilan partai politik.
Tidak hanya itu, dialog tersebut juga menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan yang ada di Kaltara.
Dalam pemaparannya, salah satu narasumber yakni akademisi Dr. Nurasikin mengapresiasi inisiatif GPN menggelar dialog publik terkait dinamika Pilkada.
Ia menilai tidak semua masyarakat memiliki akses informasi yang cukup, khususnya terkait perkembangan wacana pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.
“Saya mengapresiasi kegiatan GPN hari ini. Informasi terkait Pilkada, terutama wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya,” ujar Nurasikin.
“Dengan adanya forum ini, informasi awal bisa tersampaikan kepada masyarakat,” tambahnya..
Terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Nurasikin menyampaikan pandangannya sebagai akademisi dan warga.
Menurutnya, mekanisme tersebut memiliki kelemahan dan dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan demokrasi.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, menurut saya itu kurang fair. Tidak mungkin suara ratusan ribu masyarakat Kalimantan Utara hanya diwakili oleh sekitar 35 anggota DPRD,” tegasnya.
Ia berharap dialog publik semacam ini dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih siap menyikapi perubahan kebijakan Pilkada apabila pemilihan melalui DPRD benar-benar diterapkan.
Sementara itu, Ketua GPN DPD I Kalimantan Utara Rahmat Nur menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menggelar diskusi dan dialog publik terkait isu demokrasi dan kepemiluan.
“Kami fokus pada isu pemilihan lokal karena muncul wacana Pilkada kembali dipilih melalui DPRD. GPN ingin menghimpun pandangan dari pemuda, partai politik, dan tokoh masyarakat,” kata Rahmat Nur.
Ia menambahkan, dialog tersebut bertujuan mendorong partisipasi aktif pemuda agar tidak bersikap apatis terhadap dinamika demokrasi.
Berdasarkan hasil diskusi, mayoritas peserta muda masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Dari dialog hari ini terlihat bahwa keinginan pemuda masih kuat pada pemilu langsung, di mana rakyat menjadi pemegang mandat tertinggi,” pungkasnya. (*/red/cn)
