NUNUKAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, menyoroti kebutuhan mendesak akan kehadiran tenaga kesehatan (nakes) di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal tersebut, disampaikan istri dari Gubernur kaltara usai melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia belum lama ini.
Rahmawati menegaskan, keberadaan tenaga kesehatan menjadi kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi, mengingat akses layanan kesehatan di kawasan perbatasan masih sangat terbatas.
Lanjutnya, kondisi ini dinilai berisiko bagi petugas maupun masyarakat apabila terjadi keadaan darurat.
“Hanya ada sedikit keluhan dari mereka bahwa perlu adanya nakes. Bisa perawat atau mantri yang ada di sana,” tegas Rahmawati.
“Kalau misalnya ada kecelakaan, ada yang jatuh atau kondisi darurat pada malam hari, untuk dibawa ke puskesmas terdekat memerlukan waktu kurang lebih empat jam,” tambahnya.
Dijelaskan Rahmawati, keberadaan tenaga kesehatan tidak hanya penting untuk penanganan kecelakaan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan darurat bagi masyarakat sekitar, termasuk saat terjadi persalinan maupun kondisi sakit mendadak.
Saat melakukan ke PLBN Labang, Rahmawati, harus menempuh perjalanan sekitar lima jam melalui jalur sungai yang dipenuhi bebatuan dan giram untuk mencapai kawasan perbatasan tersebut.
Dengan kondisi itu, Rahmawati, mengatakan aksesibilitas menuju wilayah terdepan Indonesia seperti Labang masih sangat terbatas..
“Karena namanya perbatasan 3T dan kita ke sana belum ada jalan lewat darat. Jadi kita lewat sungai dengan menempuh perjalanan lebih kurang lima jam. Sedangkan ke Malaysia hanya satu jam sampai ke kecamatannya,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan akses, Rahmawati, mengapresiasi kondisi fasilitas yang tersedia di PLBN Labang.
Rahmawati mengungkapkan, sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah sudah sangat baik dan memberikan kenyamanan bagi para petugas yang bertugas menjaga wilayah perbatasan negara.
“Karena itu adalah berandanya Indonesia, perbatasan antara dua negara. Saya melihat mereka senang di sana karena baik dari pihak imigrasi maupun komandan penjagaan dilakukan rolling setahun sekali,” katanya.
Keberadaan PLBN, Rahmawati, menuturkan memiliki peran strategis sebagai garda depan negara dalam menjaga keamanan serta mengawasi lalu lintas orang dan barang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Terkait kebutuhan tenaga kesehatan, Rahmawati menilai langkah penanganannya tidak harus menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Rahmawati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat segera menempatkan tenaga kesehatan secara bergiliran untuk memberikan pelayanan dasar di kawasan tersebut.
“Tidak perlu dokter, yang penting tenaga nakes itu bisa perawat atau mantri yang bisa di-rolling mungkin dari kabupaten atau pusat-pusat kesehatan terdekat, misalnya seminggu sekali diganti,” pungkasnya. (*/red/cn)
