TARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).
WTP yang diterima kali ini, merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang menjadikan Pemkab Malinau berhasil meraih WTP ke-11 secara berturut-turut.
Capaian tersebut diumumkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kaltara yang digelar di Kantor BPK RI Kaltara, Tarakan, Senin (25/05/2026).
Bupati Malinau Wempi W. Mawa, hadir langsung bersama Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Acara tersebut, juga dihadiri Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, dan Wakil Bupati Tana Tidung.
Raihan WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Malinau dinilai telah memenuhi prinsip kewajaran sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Namun demikian, Bupati Wempi menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan ini sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Malinau,” terang Wempi.
“secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan dan akuntabel, termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik,” tambahnya.
Wempi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Kaltara, yang telah menjalankan proses audit secara menyeluruh, hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan di Kabupaten Malinau.
“Sekali lagi saya bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada BPK RI Kaltara yang melakukan proses panjang auditing, bahkan sampai ke daerah-daerah yang beragam,” katanya.
Dijelaskan Wempi, komitmen BPK dalam melakukan pemeriksaan hingga ke pelosok daerah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Wempi menilai, langkah tersebut memastikan tidak ada lagi wilayah yang berada di luar jangkauan pengawasan.
“Menurut saya hal ini luar biasa. Tim BPK sampai ke perbatasan, bahkan ke daerah jeram yang selama ini tidak semua orang memiliki keberanian untuk menuju daerah tersebut. Namun tim sudah melakukannya dan itu tentu bernilai positif bagi kami,” jelasnya.
Wempi menegaskan, pemeriksaan yang menjangkau seluruh wilayah menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Sehingga tidak ada lagi di sisi-sisi negeri ini daerah kami yang tidak bisa dijangkau pemeriksaan,” tegas Wempi.
“Dengan demikian, kami bisa lebih cermat ke depan dalam mempertanggungjawabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” tambahnya lagi.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kabupaten Malinau.
Namun lebih dari sekadar penghargaan administratif, hasil pemeriksaan tersebut menjadi pengingat bahwa akuntabilitas publik harus terus diperkuat hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil yang menjadi karakter geografis Kabupaten Malinau. (*/red/cn/pro)
