MALINAU – Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Malinau dituntut semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Fleksibilitas penggunaan anggaran yang diberikan kepada Puskesmas tidak boleh mengabaikan prinsip tertib administrasi serta kewajiban mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Tahun 2026 di Ruang Laga Feratu, Senin (02/11/2026).
Ernes menegaskan, Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dasar yang memiliki tanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
Karena itu, pengelolaan keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai fleksibilitas pengelolaan keuangan justru membuat kita mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegas Ernes.
“Setiap pendapatan dan belanja harus dikelola dengan perencanaan yang matang, pencatatan yang tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” tambahnya. tegas Ernes.
Dijelaskan Ernes, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan kepada Puskesmas dalam mengatur pendapatan dan belanja untuk menunjang kebutuhan operasional.
Fleksibilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan tanpa harus mengabaikan aturan yang berlaku.
“Yang perlu diingat, jangan hanya melihat kemudahan dalam menggunakan anggaran, tetapi juga harus memahami kewajiban dalam mempertanggungjawabkannya,” jelasnya.
Sekda mengungkapkan, Bimtek ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pengelola keuangan Puskesmas.
Lanjutnya, peserta dibekali pemahaman pengelolaan keuangan BLUD, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pendapatan dan belanja, penatausahaan, penyusunan laporan keuangan hingga pertanggungjawaban.
Ernes meminta, seluruh peserta tidak menjadikan kegiatan tersebut sebatas agenda formalitas atau pemenuhan administrasi. Pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Puskesmas.
“Jangan sampai setelah mengikuti Bimtek, pemahaman yang diperoleh tidak diterapkan di lapangan. Seluruh peserta harus mampu menjalankan pengelolaan keuangan BLUD dengan benar,” bebernya.
Selain kompetensi pengelola keuangan, Ernes juga menekankan pentingnya koordinasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan perangkat daerah terkait.
“Pengelolaan BLUD tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga terkait, jadi setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Ernes memastikan, keberhasilan pengelolaan keuangan BLUD tidak semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen administrasi, tapi juga dari manfaat anggaran terhadap peningkatan pelayanan kesehatan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar laporan keuangan yang tersusun dengan baik, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” pungkasnya. (*/red/cn/pro)











