MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, meminta penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027 dilakukan proporsional mempertimbangkan kepentingan pekerja serta kemampuan dunia usaha.
Penegasan tersebut, disampaikan Jakaria saat membuka Rapat Pleno Penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Malinau Tahun 2027 di Ruang Intulun, Jumat (20/11/2026).
Ditegaskan Jakaria, penentuan besaran upah minimum tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan perusahaan, serta dampaknya terhadap iklim investasi.
“Penetapan upah harus mempertimbangkan berbagai aspek. Kita tentu ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi kemampuan dunia usaha dan keberlangsungan investasi juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
“Jangan sampai kebijakan pengupahan justru memberikan beban yang terlalu berat bagi pengusaha,” tambah Jakaria.
Jakaria menilai, kebijakan pengupahan membutuhkan perhitungan yang matang agar kepentingan pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi secara seimbang.
Kenaikan upah tetap diharapkan terjadi, tetapi harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi daerah.
Jakaria mengungkapkan, jika melihat perkembangan besaran upah minimum pada tahun-tahun sebelumnya, dirinya berharap UMK Malinau 2027 tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun berjalan.
“Besarannya tentu harus dibahas dan dihitung secara cermat agar tidak memberatkan salah satu pihak. Yang paling penting adalah, ada keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan,” ungkapnya.
Jakaria memastikan, rapat pleno ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai pertimbangan sebelum menghasilkan rekomendasi penetapan UMK dan UMSK.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan mengedepankan objektivitas dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Diterangkan Jakaria, kebijakan upah minimum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha yang turut menopang perekonomian daerah.
“Harapan kita, keputusan yang dihasilkan adil dan dapat diterima semua pihak. Pekerja dapat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, sementara dunia usaha memiliki ruang untuk berkembang dan berinvestasi di Kabupaten Malinau,” pungkasnya. (*/red/cn/pro)











