MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh perangkat daerah didorong untuk mengintegrasikan perspektif gender secara nyata, mulai dari penyusunan perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PUG Malinau Tahun 2026.
Kegiatan tersebut, sekaligus dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Selasa (17/11/2026).
Mengusung tema “Sinkronisasi dan Integrasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan maupun laki-laki.
Dalam arahannya, Jakaria menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar kegiatan formalitas ataupun program tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PUG, merupakan strategi pembangunan yang harus menjadi bagian integral dari seluruh proses pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga evaluasi program,” tegas Jakaria.
Jakaria menekankan, keberhasilan penerapan PUG sangat bergantung pada keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam program kerja dan kebijakan masing-masing.
Lanjutnya, pemahaman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak boleh hanya dimiliki oleh pimpinan organisasi perangkat daerah.
Seluruh unsur birokrasi, termasuk sekretaris, kepala bidang hingga pejabat teknis, harus memahami bagaimana perspektif gender diterapkan dalam penyusunan program dan anggaran.
“Seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan PUG. Mulai dari pimpinan, sekretaris, kepala bidang hingga pejabat teknis harus memahami pentingnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,” bebernya.
Jakaria menjelaskan, bahwa perspektif gender harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Jangan sampai program dan anggaran yang disusun tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus diperhatikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi semua,” jelasnya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen kelembagaan, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) terkait Pengarusutamaan Gender.
Penandatanganan ini, menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan PUG di lingkungan Pemkab Malinau.
Rakor, kemudian dilanjutkan dengan Bimtek penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender.
Kedua instrumen tersebut, digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender sekaligus memastikan kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah memperhatikan aspek kesetaraan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Malinau berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami bahwa penerapan PUG tidak cukup sebatas pemenuhan administrasi maupun dokumen perencanaan.
Implementasinya harus terlihat dalam kebijakan, program dan penggunaan anggaran yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penerapan PUG secara konsisten diharapkan mampu mendorong pembangunan Kabupaten Malinau yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, sehingga perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara setara. (*/red/cn/pro)











