TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu (7/1/2026).
Laporan tersebut menyoroti kinerja sektor pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau.
LHP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana, kepada Wakil Bupati Malinau Jakaria dan Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Utara. Penyerahan itu turut dihadiri jajaran terkait dari pemerintah daerah.
Usai menerima laporan, Wakil Bupati Malinau Jakaria menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK difokuskan pada kinerja pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan negara, seperti Kecamatan Apau Kayan dan sekitarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan di lapangan. Salah satu temuan utama berkaitan dengan pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang belum berjalan optimal.
Hal tersebut dipengaruhi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama pasokan listrik dan jaringan internet di wilayah perbatasan.
“Dengan keterbatasan energi listrik dan jaringan internet, pelaporan data dapodik dari sekolah-sekolah belum maksimal sehingga belum seluruhnya terakomodasi oleh Dinas Pendidikan,” ujar Jakaria.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Jakaria menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK.
Pemkab Malinau akan melakukan perbaikan dan pemutakhiran data dapodik, memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperbaiki tata kelola pendidikan, terutama di wilayah perbatasan,” kata Jakaria.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan Kabupaten Malinau. (*/red/cn/pro)
