MALINAU – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas batas saat menerima kunjungan delegasi Sarawak, Malaysia, dalam pertemuan bilateral di Apau Kayan, tepatnya di Desa Long Nawang, Rabu (25/3/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Timbalan Menteri Digital Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, yang tiba bersama rombongan dan disambut Pemerintah Kabupaten Malinau serta masyarakat perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Jakaria tidak hanya menyampaikan apresiasi, tetapi juga menekankan urgensi penguatan kerja sama konkret di kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses dan pembangunan.
“Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah, tetapi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperkuat,” tegas Jakaria dalam sambutannya.
Tidak hanya itu, Jakarian, juga menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Apau Kayan yang dipengaruhi kondisi geografis luas dan sulit dijangkau.
Lanjtnya, karena itu, percepatan pembangunan, termasuk rencana pemekaran wilayah, dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pemerataan di Kalimantan Utara.
Lebih jauh, Jakaria secara terbuka meminta dukungan pemerintah Sarawak dalam pembangunan akses jalan lintas batas serta percepatan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Menurutnya, keterhubungan infrastruktur menjadi kunci utama untuk membuka isolasi kawasan perbatasan.
“Tanpa konektivitas yang memadai, pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan akan terus tertinggal,” terang Wabup Malinau dua periode itu.
Jakaria menerangkan, pembangunan akses lintas negara akan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan percepatan perputaran ekonomi di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Malinau juga menyoroti kemajuan Sarawak dalam pengembangan ekosistem digital.
Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk mendukung program “Smart Government” yang tengah didorong pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.
Pertemuan bilateral ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan kerja sama lintas batas tidak lagi sebatas seremoni, melainkan tuntutan mendesak untuk menjawab ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan. (*/red/cn/pro)
