TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendorong arah baru pembangunan ekonomi daerah, dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor batu bara.
Langkah itu ditegaskan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala dalam Focus Group Discussion (FGD) strategis percepatan ekspor langsung yang digelar di Aula Gedung Sri Tower Tarakan, Rabu (13/05/2026).
Dalam forum tersebut, Ingkong, menegaskan kondisi ekonomi global yang tidak menentu menjadi alarm bagi Kaltara, untuk segera memperkuat sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah.
Lanjutnya, penurunan ekspor nonmigas hingga 45,83 persen pada tahun 2025, sebagai sinyal kuat bahwa Kaltara harus segera mengubah strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah,” tegas Ingkong.
Ingkong menjelaskan, Kaltara memiliki potensi besar dari sektor perikanan dan hasil laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan nelayan dan pembudidaya.
Namun, dikatakan Ingkong, potensi tersebut dinilai belum maksimal karena masih terkendala sistem logistik dan jalur ekspor yang terbatas.
“Pemprov Kaltara akan mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Malundung dan Bandara Juwata, sehingga pengiriman produk segar ke pasar internasional dapat berlangsung lebih cepat dan efisien,” jelas Wagub Kaltara.
Selain sektor perikanan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didorong meningkatkan daya saing produk melalui sertifikasi internasional seperti HACCP dan ISO agar mampu menembus pasar global.
Ingkong juga menerangkan, pentingnya hilirisasi terhadap komoditas unggulan daerah seperti sawit dan rumput laut.
“Kaltara tidak boleh terus menjual komoditas dalam bentuk mentah, melainkan harus mulai menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi tinggi,” terangnya.
Keberhasilan ekspor ikan bawal segar dari Tarakan ke Hong Kong beberapa waktu lalu disebut menjadi bukti nyata bahwa Kaltara memiliki peluang besar menjadi pemain baru ekspor di kawasan perbatasan Indonesia.
“Semua ini harus bermuara pada kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kaltara,” pungkasnya. (*/red/cn/dkisp/adv)
