MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Laga Feratu, Senin (23/2/2026).
Kegiatan yang dihadiri sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Malinau itu, dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa.
Dalam arahannya, Wempi menegaskan penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan tahapan strategis untuk memastikan kesinambungan program pembangunan sesuai visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Ini bukan agenda rutin semata, tetapi langkah strategis untuk memastikan program tetap sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi fase peletakan fondasi pembangunan, 2026 sebagai tahap penguatan, sedangkan 2027 ditargetkan sebagai tahun akselerasi pencapaian program prioritas.
Fokus Tata Kelola Digital dan Pemerataan Layanan
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola dan kelembagaan berbasis digital guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
Dalam forum tersebut, Wempi secara terbuka menyoroti komitmen aparatur sipil negara (ASN), khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, agar tidak terpusat di kawasan perkotaan.
“Kalau semua ingin di kota, siapa yang membangun desa? Jangan anggap ditempatkan di pedalaman itu dibuang. Justru di sanalah pengabdian dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Malinau harus menjangkau seluruh 109 desa, bukan hanya terfokus di ibu kota kabupaten.
Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi UMKM
Di sektor ekonomi, Pemkab Malinau mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan daya saing produk lokal serta digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan jaringan internet hingga tingkat desa agar generasi muda dan pelaku usaha mampu bersaing di era digital.
Pada sektor infrastruktur, Bupati menekankan optimalisasi alat berat yang telah didistribusikan ke sejumlah kecamatan.
Ia meminta aset tersebut dimanfaatkan maksimal untuk membuka dan merawat jalan tani serta menghidupkan lahan tidur melalui program Pertanian Sehat.
“Jangan sampai alat hanya menjadi pajangan. Pastikan sektor ekonomi masyarakat bergerak,” katanya.
Pengawasan Lingkungan dan Perang terhadap Narkoba
Aspek pembangunan berkelanjutan turut menjadi perhatian. Pemkab Malinau menegaskan pentingnya pengawasan terhadap potensi pencemaran sungai, aktivitas pertambangan, serta praktik penangkapan ikan ilegal seperti penyetruman dan peracunan.
Selain itu, Wempi menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkoba, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan pentingnya penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
“Kalau pengedar tentu proses hukum. Tapi pengguna juga harus dipikirkan rehabilitasinya agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Adaptif terhadap Kebijakan Pusat dan Penguatan PAD
Menghadapi 2027, Pemkab Malinau dituntut adaptif terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan kondisi fiskal nasional.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus untuk menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan.
Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga dunia usaha, terlibat aktif mengawal proses perencanaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Yang sudah sejahtera kita perkuat, yang belum mampu kita bantu. Fokus kita tetap pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja,” tutupnya.
Melalui konsultasi publik ini, Pemkab Malinau menargetkan perencanaan pembangunan tahun 2027 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera. (*red/cn/kom)
