JAKARTA – Pergeseran garis batas di perbatasan Kalimantan Utara kembali membuka borok lama pengelolaan tapal batas negara.
Dalam rapat resmi dengan DPR, pemerintah mengakui sebagian wilayah desa di Nunukan kini masuk ke Malaysia, sebuah fakta yang menimbulkan tanda tanya besar soal pengawasan, diplomasi, dan nasib warga perbatasan.
Pengakuan itu datang dari Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, di hadapan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Makhruzi mengungkapkan bahwa tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini sebagian wilayahnya berada di bawah administrasi Malaysia.
Pergeseran ini bukan berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan persoalan lama yang dikenal sebagai Outstanding Boundary Problem (OBP), sengketa perbatasan Indonesia–Malaysia yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas, terutama di Pulau Sebatik dan sektor perbatasan Kalimantan.
Pulau Sebatik, wilayah yang sejak lama terbelah dua oleh garis batas imajiner, kembali menjadi sorotan.
Makhruzi, menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia telah menyepakati sejumlah titik OBP melalui pertemuan Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada 18 Februari 2025.
“Ada tiga OBP yang telah disepakati dengan penandatanganan MoU pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada tanggal 18 Februari tahun 2025 di Pulau Sebatik, yaitu pada B-2700 dan B-3000 ini patok dan Simantipal. Ini menyisakan kurang lebih 127 hektar yang ada di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Indonesia,” ujar Makhruzi.
Namun, kesepakatan itu rupanya tidak menutup semua celah. Di sektor barat Kalimantan Barat, masih terdapat segmen-segmen perbatasan yang belum beres. Makhruzi menyebut setidaknya empat titik OBP masih dalam proses negosiasi dan survei teknis.
“Kemudian, terdapat empat segmen OBP di sekitar sektor Barat, Kalimantan Barat yang belum kita tuntaskan, yaitu di D-400, OBP D-400, Gunung Rayan, Sibuan, dan Batu Aum dalam tahap survei lapangan secara unilateral tim teknis perundingan RI dan pelaksanaan Information Exchange Discussion antara untuk membahas TOR dan SOP,” katanya.
Di tengah proses yang belum rampung itu, muncul fakta yang lebih mengkhawatirkan, wilayah administratif desa-desa di Nunukan telah bergeser sebelum persoalan batas benar-benar selesai.
“Yang keempat pada wilayah eks OBP Sinapat dan Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, terdapat tiga desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia,” kata Makhruzi.
Tiga desa tersebut adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas. Tak dijelaskan secara rinci sejak kapan pergeseran itu terjadi, bagaimana dampaknya terhadap penduduk setempat, serta sejauh mana negara hadir melindungi hak administratif dan sosial warga di kawasan tersebut.
Pemerintah, kata Makhruzi, mengklaim Indonesia tidak sepenuhnya kehilangan. Ada wilayah lain yang justru “kembali” ke pangkuan Tanah Air.
“Dan total wilayah yang masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektare. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian ada tambahan kurang lebih 5.207 hektare ini lahan sebelumnya menjadi wilayah Malaysia diusulkan menjadi mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai pengganti kawasan hutan untuk pembangunan PLBN dan pengembangan Free Trade Zone,” imbuhnya.
Namun klaim “tukar tambah” wilayah ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah penghitungan hektare cukup untuk menggantikan hilangnya desa, identitas, dan kepastian hukum bagi warga perbatasan?
Di balik angka-angka diplomasi, tersimpan kisah warga yang hidup di garis batas, yang sering kali baru mengetahui negaranya bergeser setelah patok ditancapkan.
Pengakuan BNPP di DPR ini menegaskan satu hal, persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia belum selesai. Dan seperti biasa, negara kerap datang belakangan setelah wilayah terlanjur berubah arah. (*/red/cn/kmp/im)
