BULUNGAN – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan laporan kinerja tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
Laporan yang diserahkan Komisi Informasi tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie.
Ketua Komisi Informasi Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa laporan ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam mendorong keterbukaan informasi publik di daerah.
Fajar menekankan, pentingnya sinergi antara Komisi Informasi dan DPRD dalam mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Lanjutnya, dukungan legislatif sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
“Melalui laporan ini, kami berharap DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat dukungan terhadap keterbukaan informasi publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tegas Fajar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara, Niko Ruru, menyebut capaian kinerja sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.
Hal itu ditandai dengan meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kaltara serta hasil monitoring dan evaluasi yang berada pada kategori cukup baik.
“Peningkatan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh badan publik dalam memperkuat transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat,” terang Nico.
Secara terpisah, laporan kinerja juga disampaikan kepada Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, yang diwakili Sekprov Kaltara, Denny Harianto.
Pemprov Kaltara menyampaikan apresiasi atas kinerja Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi.
Penyampaian laporan ini diharapkan memperkuat sinergi antara Komisi Informasi, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas di Kaltara. (*/red/cn)
Kalimantan Utara, Kaltara, Pemprov Kaltara, DPRD Kaltara, Gubernur Kaltara, Sekprov Kaltara, Komisi Informasi
