MALINAU – Lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru kembali menelanjangi rapuhnya konektivitas transportasi udara di wilayah pedalaman Kabupaten Malinau.
Ratusan warga dari kecamatan-kecamatan di pedalaman Kaltara terpaksa menumpuk di Bandara Kolonel RA Bessing akibat keterbatasan jadwal penerbangan dan kursi pesawat.
Situasi tersebut membuat Bupati Malinau Wempi W. Mawa turun langsung ke bandara, untuk membantu kesulitan warga yang hendak merayakan natru di kampung halaman.
Dalam tinjauannya, Wempi mendapati banyak warga telah menunggu berhari-hari tanpa kepastian keberangkatan, sebuah kondisi yang nyaris menjadi rutinitas tahunan setiap momen hari besar keagamaan.
Ketergantungan penuh masyarakat pedalaman pada transportasi udara membuat keterbatasan penerbangan berdampak langsung pada mobilitas warga.
Tidak sedikit calon penumpang yang terkatung-katung, meski kebutuhan untuk pulang kampung bersifat mendesak.
Merespons kondisi tersebut, Wempi langsung menggelar rapat koordinasi dengan pihak maskapai dan pengelola bandara untuk membantu keberangkatan para calon penumpang.
Ia memerintahkan pendataan calon penumpang yang siap diberangkatkan dalam waktu dekat sebagai dasar pembukaan penerbangan tambahan.
Pemerintah Kabupaten Malinau, tegas Wempi, akan mengambil langkah konkret dengan menalangi biaya penerbangan tambahan melalui skema subsidi daerah.
“Penerbangan tambahan ini akan kami hitung sebagai bagian dari subsidi daerah dan dibayarkan pada anggaran 2026. Pemerintah daerah menalangi lebih dulu agar masyarakat tidak terus tertahan,” tegas Wempi di Bandara Kolonel RA Bessing, Senin (22/12/2025).
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh bersikap pasif ketika warganya menghadapi kesulitan nyata, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Negara harus hadir. Bukan sekadar melihat antrean panjang, tapi memastikan masyarakat benar-benar bisa pulang,” ujarnya.
Pendataan penumpang, lanjut Wempi, menjadi kunci agar kebutuhan penerbangan dapat dihitung secara objektif dan tidak lagi bersifat reaktif.
“Kami minta maskapai mendata secara riil. Ini bukan soal seremonial, tapi soal hak dasar masyarakat pedalaman atas akses transportasi,” katanya.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari warga yang menilai kehadiran langsung kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab yang jarang terlihat dalam situasi krisis layanan publik.
Namun, persoalan belum sepenuhnya teratasi. Keterbatasan paling krusial masih terjadi pada rute Malinau–Krayan. Jalur strategis wilayah perbatasan itu hingga kini hanya dilayani dua kali penerbangan per minggu.
Tokoh masyarakat Krayan, Martinus, menegaskan bahwa sempitnya akses penerbangan ke Krayan bukan persoalan kebijakan pemerintah kabupaten semata.
“Rute Malinau–Krayan masih mengandalkan subsidi APBN dengan frekuensi sangat terbatas. Itu yang membuat warga Krayan kerap tertahan berhari-hari di Malinau,” ujarnya.
Martinus mendorong adanya koordinasi yang lebih serius antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar wilayah perbatasan tidak terus menjadi korban keterbatasan kewenangan.
“Yang paling dirugikan selalu masyarakat. Akses transportasi tidak boleh diperlakukan sebagai kemewahan,” tegasnya.
Lonjakan penumpang Nataru tahun ini kembali menjadi alarm keras atas persoalan klasik konektivitas pedalaman Kalimantan Utara, masalah yang terus berulang, namun belum sepenuhnya diselesaikan secara struktural. (*/red/cn)
