JAKARTA – Persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan serius di Kalimantan Utara (Kaltara). Hingga kini, ratusan desa di wilayah perbatasan dilaporkan belum menikmati akses listrik secara memadai.
Kondisi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/05/2026).
Ingkong mengungkapkan, sebanyak 123 desa di Kaltara hingga saat ini belum teraliri listrik dan seluruhnya berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Lanjutnya, kondisi geografis dan sulitnya akses, menjadi hambatan utama percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah tersebut.
Meski menghadapi tantangan besar, Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa, agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses energi yang setara dengan masyarakat perkotaan.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” tegas Ingkong.
Ingkong menyebutkan, keberadaan listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengakui Program Listrik Desa masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Ditembahkan Tri, keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan menjadi penghambat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” bebernya..
Pemerintah pusat, diterangkan Tri, terus mempercepat pelaksanaan program tersebut dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun.
Pada 2026, target pembangunan ditetapkan di 1.516 lokasi, dengan realisasi hingga April 2026 mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.
Bagi Kaltara yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, Program Lisdes dinilai menjadi langkah strategis untuk membuka akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah. (*/red/cn/dkisp/adv)
