BULUNGAN – Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2031, menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan sebagai kekuatan strategis pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan dan pelestarian.
Penegasan itu, disampaikan Ketua LPD Kaltara, Kornie Serliany Ingkong Ala, dalam sambutan perdana usai pelantikan pengurus di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/05/2026) malam.
Kornie menyebut, amanah memimpin organisasi tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kemajuan perempuan Dayak di Kaltara.
“Tanggung jawab ini bukan hal ringan. Namun dengan dukungan dan kerja sama seluruh pengurus serta masyarakat Dayak, kita mampu membawa LPD menjadi wadah yang kuat, maju, dan berdampak nyata,” sebut Kornie.
Kornie menerangkan, LPD tidak hanya hadir sebagai organisasi formal, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mendorong penguatan martabat perempuan Dayak, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kepengurusan lima tahun ke depan, LPD menetapkan lima fokus utama program kerja, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, kemudian peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pelestarian adat budaya dan lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan sinergi dengan pemerintah dan lembaga adat.
Pada sektor ekonomi, LPD akan mendorong perempuan Dayak memiliki keterampilan dan akses usaha yang lebih luas guna memperkuat kemandirian keluarga dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.
Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, organisasi tersebut menargetkan peningkatan akses pendidikan sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Utara.
Kornie juga menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya Dayak di tengah perkembangan zaman.
Lanjutnya, pelestarian seni, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal harus terus diwariskan kepada generasi muda.
“Pakaian adat bukan sekadar kostum, tetapi identitas yang memiliki nilai filosofis dan perlu dijaga,” terangnya..
Kornie berharap, dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kaltara, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat agar program-program LPD dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Dayak.
“LPD tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan bimbingan dan dukungan dari semua pihak,” pungkasnya. (*/red/cn/dkisp/adv)
