BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Langkah tersebut, ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (02/06/2026).
Pertemuan tersebut, difokuskan pada penyelarasan data dan informasi lapangan, guna mendukung penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.
Delegasi Markas Besar TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Dalam paparannya, Ingkong Ala, menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan, mengingat Kaltara memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia,” tegas Ingkong.
Ingkong mengungkapkan, saat ini perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kawasan perbatasan terus meningkat.
Namun, ditambahkan Ingkong, konektivitas antarwilayah di Kaltara masih membutuhkan dukungan dan percepatan penyelesaian, terutama untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil.
“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi Kaltim terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH, guna membuka akses mobilitas masyarakat,” ungkapnya.
Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, panjang jalur paralel dan akses perbatasan di Kaltara telah mencapai 970,70 kilometer.
Ingkong memastikan, Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas serta status jalan guna mengurangi keterisolasian wilayah, khususnya di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas pemerintah daerah antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, dan Jembatan Binuang pada koridor Malinau-Krayan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap sejalan dengan ketentuan lingkungan hidup.
Dalam kesempatan tersebut, Ingkong juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach sebagai pelengkap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di wilayah perbatasan.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” bebernya.
Sebagai solusi jangka panjang percepat pelayanan dan pembangunan wilayah perbatasan, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Kabupaten Apo Kayan, Krayan, Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Sebatik.
Dalam pertemuan itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI memberikan apresiasi atas berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara.
Hasil audiensi tersebut, akan jadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di pusat untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengamankan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara. (*/red/cn/dkisp/adv)
