BULUNGAN – Langkah rekrutmen tenaga kerja yang diduga dilakukan PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI) di luar Kalimantan Utara memantik gelombang kritik.
Perusahaan yang beroperasi di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia Tanah Kuning–Mangkupadi itu disebut melakukan proses seleksi tenaga kerja di SMK Singosari, Malang, Jawa Timur.
Sorotan publik mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan proses seleksi di sekolah tersebut. Fakta ini langsung memicu tanda tanya besar di tengah geliat investasi raksasa di Kaltara, apakah tenaga kerja lokal benar-benar diprioritaskan?
Kritik keras datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltara, Rahmawati. Ia menegaskan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara, terlebih yang berstatus PSN, wajib menempatkan masyarakat lokal sebagai prioritas utama dalam perekrutan.
“Saya minta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltara termasuk PSN untuk memprioritaskan anak-anak asli Kaltara bisa bekerja,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Politikus Fraksi Gerindra itu mengingatkan, kehadiran investasi besar di provinsi ke-34 ini tidak boleh justru meminggirkan putra-putri daerah dari peluang kerja di kampung halaman sendiri.
“Jangan sampai industri besar berdiri di Kaltara, tetapi masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata dia.
Rahmawati secara tegas mendorong komposisi tenaga kerja yang berpihak pada daerah. Ia menyebut porsi ideal harus jelas dan terukur, bukan sekadar jargon.
“Harapan kami, setidaknya 75 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal dan 25 persen dari luar untuk posisi yang memang membutuhkan kompetensi tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, perekrutan dari luar daerah seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan utama. “Kalau memang ada posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di Kaltara, silakan diisi dari luar. Tapi prioritas pertama tetap harus masyarakat lokal,” ujarnya lagi.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan paralel dengan investasi industri. Tanpa itu, masyarakat lokal akan terus kalah bersaing di sektor strategis.
“Kami telah dan terus mendorong agar sekolah-sekolah kejuruan semakin maju. Lembaga pelatihan bagi anak-anak Kaltara harus didirikan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Rahmawati.
“Kita ingin anak-anak Kaltara tidak hanya bekerja sebagai tenaga kasar, tetapi juga bisa mengisi posisi teknis dan profesional,” sambung dia.
Tak berhenti di level daerah, Rahmawati memastikan persoalan ini akan dibawa ke tingkat pusat melalui forum resmi di DPR RI.
“Nanti masalah ini kita bahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Perindustrian RI, ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Rekrutmen di luar daerah tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah Kaltara benar-benar kekurangan lulusan SMK, atau ada standar kualifikasi industri yang belum mampu dipenuhi tenaga kerja lokal?
“Meski perusahaan industri besar itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis tertentu, masyarakat Kaltara berharap prioritas terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi komitmen utama,” tutupnya.
Sebagai informasi, PT Kalimantan Aluminium Industri merupakan salah satu perusahaan utama di kawasan industri Tanah Kuning, Mangkupadi yang berstatus PSN dan diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja sejak tahap konstruksi hingga operasional.
Di tengah ambisi menjadikan Kaltara sebagai episentrum industri hijau nasional, publik kini menunggu jawaban tegas investasi untuk siapa, dan siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya? (*/red/cn)
