BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Yang mana, untuk ke-12 kalinya Pemprov Kaltara berhasil meraih WTP secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu diterima Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, pada agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltara, Senin (08/06/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.
Dijelaskan Gubernur, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
“Alhamdulillah, capaian WTP ini patut kita syukuri. Namun lebih dari itu, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” jelas Zainal.
Zainal menegaskan, bahwa opini WTP tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penghargaan administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi yang harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI, yang menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada DPRD Kaltara, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan, hingga menghasilkan laporan yang komprehensif dan objektif.
“Kami mengapresiasi kerja keras, integritas, serta profesionalisme BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD Tahun 2025 secara menyeluruh dan independen,” katanya.
Zainal menerangkan, peran BPK tidak hanya sebatas lembaga pemeriksa keuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Karena itu, Zainal, berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK dapat terus diperkuat guna memastikan setiap anggaran yang dikelola, mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Pemprov Kaltara berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“WTP ini bukan sekadar dokumen administratif. Ini cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti secara serius dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (*/red/cn/dkisp/adv)
