NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan langsung meningkatkan status kewaspadaan menyusul peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara) termaksud Nunukan dengan status waspada.
Peringatan dini tsunami itu, dikeluarkan BMKG pasca gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, Senin (08/06/2026).
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, memerintahkan seluruh perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk mengintensifkan pemantauan kondisi di lapangan serta memastikan langkah-langkah kesiapsiagaan berjalan maksimal.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam wilayah berstatus Waspada Tsunami berdasarkan hasil analisis BMKG, bersama sejumlah daerah lain di Kaltara.
“Saya sudah meminta BPBD dan seluruh instansi yang terlibat untuk terus memonitor perkembangan situasi, guna memastikan seluruh prosedur kesiapsiagaan berjalan dengan baik. Semua potensi risiko harus diantisipasi sejak dini,” tegas Irwan.
Selain mengerahkan aparat dan petugas terkait, pemerintah daerah juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.
Dijelaskan Irwan, perhatian khusus diberikan kepada warga yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir, terutama wilayah Sebatik dan daerah pantai lainnya.
Irwan menambahkan, masyarakat sebaiknya sementara waktu menghindari aktivitas di sepanjang garis pantai dan muara sungai hingga ada pernyataan resmi bahwa, situasi telah aman.
“Masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada. Bagi warga yang berada di wilayah pesisir, kami sarankan untuk menjauhi pantai dan muara sungai sampai ada informasi resmi mengenai pencabutan status peringatan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, melalui media sosial maupun pesan berantai yang belum dapat diverifikasi kebenarannya.
Dikatakan Irwan, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya berpotensi memicu keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat.
“Kami meminta masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG dan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Jangan ikut menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi karena dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu,” katanya.
Saat ini, koordinasi lintas sektor terus diperkuat antara Pemkab Nunukan, BMKG, BPBD, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, melalui sistem pemantauan yang tersedia dan personel yang disiagakan di sejumlah titik strategis.
Hingga Senin siang, belum terdapat laporan mengenai perubahan signifikan kondisi perairan maupun kejadian yang membahayakan masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan seluruh perkembangan akan terus dipantau dan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi dan segera menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan kondisi maupun status peringatan,” tutup Irwan. (*/red/cn)
