TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat transformasi digital untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Digital se-Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang dibuka Kepala DKISP Kaltara, Iskandar, di SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (19/05/2026).
Dalam sambutannya, Iskandar, menegaskan transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang wajib dijalankan seluruh instansi pemerintah.
“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dijelaskan Iskandar, penguatan transformasi digital sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
Lanjutnya, seluruh instansi pemerintah harus memperkuat digitalisasi dokumen, integrasi data dan keterpaduan layanan digital nasional secara menyeluruh.
“Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di Kaltara,” jelas Kepala DKISP Kaltara.
Iskandar mengungkapkan upaya penguatan digitalisasi pemerintahan mulai menunjukkan hasil positif. Indeks SPBE Provinsi Kaltara meningkat menjadi 3,87, Kabupaten Nunukan 3,49 dan Kabupaten Tana Tidung 3,25.
Capaian tersebut dinilai menjadi dorongan penting untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital di tengah tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menghadapi evaluasi indeks pemerintahan digital yang tidak hanya menilai sistem dan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola, keamanan informasi serta dampak nyata pelayanan digital kepada masyarakat,” ungkapnya.
Iskandar berharap, forum koordinasi ini mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan, dalam menyusun solusi dan rencana aksi konkret guna meningkatkan indeks pemerintahan digital di seluruh wilayah Kaltara.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah memperkuat komitmen bersama, mewujudkan Kaltara yang maju, adaptif dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan digital yang handal, terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” tutupnya. (*/red/cn/dkisp/adv)
