TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, melalui Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kaltara.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tarakan itu dibuka Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman.
Dalam sambutannya, Robby, menerangkan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas di Kaltara.
Lanjutnya, proses pendataan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi langkah strategis untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi bagian penting yang memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan daerah,” terang Robby, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, bersama Counsellor Governance and Human Development, Joanna O’Shea, melalui program SKALA yang mendukung penguatan layanan dasar inklusif di daerah.
Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan secara terintegrasi melalui SIJOSKU dengan mekanisme pelayanan empat tahap, yakn dari registrasi, skrining medis dan fungsional, pemutakhiran data kependudukan, serta penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.
Robby menjelaskan, pembekalan terhadap petugas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelayanan berjalan optimal dan terintegrasi.
“Koordinasi yang baik penting agar pelayanan benar-benar terintegrasi dan tepat sasaran,” jelas Robby.
Robby menuturkan, kegiatan ini juga menjadi tahap uji coba lapangan guna mengidentifikasi berbagai kendala teknis, sebelum akhirnya diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
Program tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta dukungan Himpunan Psikologi Indonesia dalam proses penilaian disabilitas secara profesional.
Di akhir kegiatan, secara simbolis, Pemprov Kaltara menyerahkan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas.
Penyerahan kartu itu menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov Kaltara, dalam membuka akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Bumi Benuanta. (*/red/cn/dkisp/adv)
