BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat peran analisis kebijakan dalam mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, sat membuak Forum Advokasi Brief Peran dan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) Tahun 2026, Senin (18/05/2026).
Dalam sambutannya, Denny, menegaskan Kaltara masih menghadapi tantangan struktural dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tantangan tersebut, meliputi kualitas belanja publik yang dinilai belum optimal hingga ketimpangan akses layanan antarwilayah.
Lanjutnya, hasil kajian Public Expenditure Review and Analysis (PERA) yang dilakukan Universitas Indonesia bersama program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), menemukan fenomena Low Growth–High Spending di Kaltara.
“Belanja daerah relatif tinggi, namun belum menghasilkan capaian layanan dasar yang sebanding,” tegas Denny.
Dijelaskan Denny, kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan dan efektivitas kebijakan pembangunan, agar anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian tersebut, SKALA sebelumnya telah menggelar Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan yang menghasilkan 10 Policy Brief final.
Dokumen itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari fiskal, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, kelautan dan perikanan, air minum, hingga pembangunan inklusif.
Denny menyebutkan, policy brief tersebut telah disusun oleh aparatur dari berbagai perangkat daerah dan siap dijadikan bahan advokasi kepada para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan.
“Sayangnya, pemanfaatan dokumen kebijakan itu masih belum maksimal, lantaran belum adanya forum resmi untuk mempresentasikan hasil rekomendasi kepada pemangku kepentingan utama,” jelas Denny.
Selain itu, Denny juga menyoroti tata kelola JFAK di Kaltara yang dinilai masih membutuhkan penguatan koordinasi lintas instansi.
“Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya tindak lanjut terkait penanggung jawab JFAK serta belum terbentuknya forum kolaborasi analisis kebijakan,” terangnya.
Melalui forum yang berlangsung selama dua hari tersebut, Pemprov Kaltara berharap lahir komitmen bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi policy brief ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Di akhir sambutannya, Denny menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab tata kelola JFAK antarinstansi serta pengaktifan kembali Forum JFAK (INAKI) Provinsi Kaltara.
“Diharapkan forum ini menghasilkan penguatan tata kelola dan mekanisme kerja JFAK yang lebih terstruktur,” pungkasnya. (*/red/cn/dkisp/adv)
