BULUNGAN – Proyek pembangunan puluhan jembatan Bailey di wilayah pedalaman Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan dan pengawasan.
Dana puluhan miliar rupiah dari APBN telah digelontorkan, namun hasil di lapangan justru memprihatinkan, proyek mangkrak, material terbengkalai, dan akses masyarakat tetap terputus.
Fakta di lapangan menunjukkan pembangunan jembatan yang seharusnya menjadi urat nadi konektivitas kawasan perbatasan itu tidak kunjung rampung sejak dimulai pada 2018.
Sejumlah titik proyek tersebar di berbagai sungai kecil yang menghubungkan Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu hingga wilayah Data Dian. namun sebagian besar hanya menyisakan pondasi tanpa jembatan.
Tokoh masyarakat Apau Kayan, Kuwinglie, mengungkapkan kondisi tersebut dengan nada sangat kecewa. Proyek yang digadang-gadang membuka keterisolasian wilayah justru kini terbengkalai tanpa kejelasan.
“Di Sungai Barang sampai jalur Sungai Pengian, pondasinya ada, tapi jembatannya tidak pernah terpasang,” ungkap Kuwinglie, Senin (27/4/2026).
Lebih parah lagi, material rangka baja yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jembatan kini berserakan dan tak terurus.
Sebagian bahkan sudah rusak dan tertutup semak belukar, seolah menjadi monumen pemborosan anggaran negara.
“Materialnya dibiarkan begitu saja. Ada yang rusak, ada yang sudah tertutup semak. Ini jelas tidak terawat,” tegas Kuwinglie.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas proyek. Dengan durasi pengerjaan yang telah berjalan lebih dari delapan tahun tanpa penyelesaian, publik dipaksa bertanya, di mana letak masalahnya, dan siapa yang bertanggung jawab?
Kekecewaan serupa sebelumnya juga disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala.
Dalam sebuah video yang direkam langsung di lokasi proyek, Ingkong menunjukkan kondisi jembatan yang terbengkalai selama lima tahun terakhir sebagian struktur bahkan tampak rusak, terseret arus sungai, hingga tersusun tak beraturan.
“Ini proyek mangkrak lima tahun lalu dan akhirnya mubazir. Seharusnya terpasang lurus, tapi sekarang terpilas, terputar, bahkan tercampak di sungai,” sebut Ingkong.
Ingkong menegaskan, kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan pemborosan anggaran negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang hingga kini masih kesulitan akses transportasi di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ketiadaan infrastruktur yang layak membuat mobilitas warga terhambat, distribusi logistik tersendat, dan pembangunan kawasan tertinggal semakin jauh dari harapan.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Kaltara belum memberikan keterangan resmi.
Tidak ada penjelasan terbuka mengenai penyebab mangkraknya proyek, apalagi kepastian kelanjutan pembangunan.
Kondisi ini menegaskan satu hal, ketika proyek strategis nasional dikelola tanpa transparansi dan pengawasan ketat, yang menjadi korban bukan hanya anggaran negara tetapi juga masyarakat yang seharusnya merasakan manfaatnya. (*/red/cn)
