MALINAU – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, meninjau kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).
Kunjungan tersebut, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan jalan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia yang ditargetkan rampung pada 2028.
Kedatangan Menteri PU bersama jajaran disambut langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, di Kantor Bupati Malinau.
Kunjungan ini, sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan jalan perbatasan menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama untuk memastikan target penyelesaian sesuai arahan Presiden.
“Kunjungan ini sebenarnya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, agar jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah dapat diselesaikan sesuai target,” kata Dody.
Dody menyebutkan, panjang jaringan jalan perbatasan yang menjadi perhatian pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 2.300 kilometer, pembangunannya ditargetkan rampung pada 2028.
“Jalan di kawasan perbatasan ini diperkirakan mencapai sekitar 2.300 kilometer dan kita ditargetkan akan rampung pada 2028,” sebut Mentri PU.
Selain menindaklanjuti arahan Presiden, diterangkan Dody, kunjungan ke Malinau juga dilakukan untuk meninjau langsung kondisi jalan nasional.
Langkah tersebut, lanjutnya, menyusul permintaan Bupati Malinau agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan di daerah itu.
“Jadi, tadi kami sudah bersama-sama meninjau sejumlah ruas jalan nasional, memang ruas jalan nasional di Malinau ini masih membutuhkan penanganan, baik dari sisi pelebaran, sistem drainase dan kondisi konstruksi agar memenuhi standar,” terang Dody.
Diungkapkan Dody, kondisi lapangan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan bentuk dan prioritas penanganan infrastruktur yang dibutuhkan.
Kementerian PU, tambahnya, akan mengkaji kebutuhan perbaikan dan peningkatan jalan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, serta ketersediaan anggaran.
“Kebutuhan penanganan akan kami kaji secara bertahap dengan melihat kondisi lapangan. Kami juga terus berupaya memenuhi dukungan anggaran yang diperlukan,” ungkapnya.
Dody menegaskan, percepatan pembangunan jalan perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas.
Peningkatan konektivitas jalan di kawasan perbatasan, memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat aksesibilitas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan perbatasan,” tegasnya.
Dody berharap, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan dapat meningkatkan keterhubungan antarwilayah, sekaligus mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malinau.
“Tapi memang, realisasinya tetap bergantung pada hasil kajian teknis, penentuan prioritas penanganan, serta dukungan anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (*/red/cn/pro)
