MALINAU – Pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau membutuhkan dukungan pemerintah pusat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan.
Persoalan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, menjadi perhatian yang perlu diperjuangkan sesuai kondisi geografis dan kebutuhan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, usai menyambut kunjungan kerja Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Bandar Udara Kolonel Robert Atty Bessing, Jumat (23/10/2026).
Penyambutan tersebut, turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malinau.
Wempi berharap, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan di wilayah perbatasan dan kawasan terpencil.
Lanjutnya, Malinau memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan pendekatan pembangunan secara khusus.
Luas wilayah, kawasan hutan yang besar, serta bentang perbatasan menjadi tantangan yang harus diperhitungkan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
“Kunjungan ini, kami harapkan dapat menjadi referensi untuk menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman,” ujar Wempi.
Ditegaskan Wempi, pembangunan Malinau tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah yang memiliki akses geografis lebih mudah.
Wempi menambahkan, kondisi wilayah perbatasan dan pedalaman membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi antarlembaga, serta dukungan pemerintah pusat agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Malinau memiliki wilayah yang luas, kawasan hutan yang besar, serta bentang perbatasan yang memerlukan perhatian khusus. Karena itu, pembangunan harus memperhatikan kondisi geografis daerah dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wempi juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dicapai hanya melalui pernyataan atau rencana
Diperlukan tahapan kerja yang jelas, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta komitmen untuk mengawal program pembangunan secara berkelanjutan.
“Percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan. Semua membutuhkan proses, kerja sama, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak,” bebernya.
Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, perhatian terhadap kawasan perbatasan bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik.
Pemerataan infrastruktur juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan, kelancaran aktivitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di wilayah pedalaman.
Wempi berharap, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin memperkuat upaya pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat di kawasan perbatasan tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat pembangunan nasional.
“Kami berharap perhatian terhadap kawasan perbatasan semakin memperkuat pemerataan pembangunan dan keadilan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang berada di pedalaman,” sebutnya.
Dijelaskan Wempi, berbagai aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan melalui komunikasi dan koordinasi yang konsisten dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait.
Namun, realisasinya tetap membutuhkan proses dan penyesuaian dengan tahapan pembangunan serta kemampuan pemerintah.
Karena itu, Wempi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung pembangunan daerah dan menjaga sinergi agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
“Harapan masyarakat harus terus kita perjuangkan. Diperlukan sinergi dan koordinasi agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan pemerintah,” pungkasnya. (*/red/cn/pro)
