MALINAU – Wakil Bupati Malinau Jakaria, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, meski fasilitas perbatasan itu telah berdiri megah dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2024 lalu.
Hal itu disampaikan Jakaria, saat meninjau langsung PLBN Terpadu Long Nawang, Minggu (16/8) siang.
Kunjungan tersebut, dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus memastikan pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan di kawasan perbatasan berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam peninjauan itu, Jakaria juga berdialog dengan personel yang bertugas. Pembahasan mencakup pelaksanaan tugas di lapangan, kondisi sarana dan prasarana, hingga kebutuhan pendukung agar fasilitas PLBN dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Jakaria, mengaku bangga melihat keberadaan PLBN Terpadu Long Nawang yang memiliki bangunan representatif.
Namun, lanjutnya, kemegahan fisik tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pemanfaatannya karena masih terdapat sejumlah instansi yang belum menempati fasilitas tersebut.
“Masih ada beberapa instansi yang belum masuk karena kewenangan sepenuhnya berada di Imigrasi dan Bea Cukai. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama fasilitas ini sudah bisa diisi dan dimaksimalkan,” ucap Jakaria.
Diterangkan Jakaria, optimalisasi PLBN tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lintas batas, tetapi juga dapat membuka potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, pemerintah kecamatan dan masyarakat yang berada di kawasan PLBN didorong memanfaatkan fasilitas food court yang telah disediakan.
Jakaria menabahkan, keberadaan PLBN dengan bangunan yang representatif dan didukung panorama alam kawasan perbatasan memiliki peluang dikembangkan, salah satu destinasi kunjungan masyarakat.
“Sayang sekali kalau masyarakat yang memiliki kesempatan berkunjung ke perbatasan tidak melihat langsung PLBN Terpadu Long Nawang yang begitu megah. Semoga ke depan tempat ini juga bisa menjadi salah satu ikon Kabupaten Malinau,” terangnya.
Selain pemanfaatan fasilitas, Jakaria juga menekankan pentingnya dukungan terhadap personel, terutama dalam aspek pemeliharaan.
Luasnya kawasan PLBN, membutuhkan pengelolaan dan perawatan yang serius agar investasi pembangunan yang telah dikeluarkan tidak sia-sia.
“Pemerintah Daerah Malinau sangat berharap PLBN ini dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan fungsinya sebagai pintu lintas batas maupun lintas orang yang masuk ke wilayah negeri Malinau,” tegas Jakaria.
“Mudah-mudahan keberadaan PLBN ini juga berdampak terhadap pengawasan pemerintah, khususnya terhadap keluar-masuknya barang-barang terlarang. Tentunya ini merupakan hal yang sangat baik,” tambahnya.
Jakaria berharap, seluruh fasilitas dan kewenangan yang berkaitan dengan PLBN dapat segera dioptimalkan.
“Dengan demikian, PLBN tidak berhenti sebagai bangunan megah di perbatasan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pintu masuk-keluar wilayah, pusat pelayanan, pengawasan, sekaligus penggerak aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (*/red/cn/pro)
